Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa : perubahan …

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang…

Handbook 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP Beserta Penjelasannya

Semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukumhukum yang berlaku saat ini di Indonesia, maka semakin besarlah minat masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik yang bertujuan hanya untuk menambah wawasan mereka tentang hukum, maupun mereka yang benar-benar berminat memahami dan mempelajari hukum di Indonesia. …

Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis

Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…

Undang-Undang ITE informasi dan transaksi elektronik : berdasar UU no 1 tahun…

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE)) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serrta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakuk…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak

Edisi

Cetakan Pertama : Mei

ISBN/ISSN

978-623-7210-01-6

Deskripsi Fisik

III, 192 Halaman ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.032598 UND k

Hukum kedokteran kehakiman

Menurut hukum pidana Indonesia, setiap dokter yang bertindak sebagai ahli, atas permintaan penyidik harus diperiksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Menurut Pasal 216 KUHP, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dijatuhkan, jika dokter menolak pemeriksaan forensik atas permintaan penyidik. Karena itu, dari segi hukum, salah satu aspek terpenting ada…

Penerapan Undang-undang Pornografi pada Kasus Ariel Peterpan

Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da…

Bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1…

UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11…

UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2…