Undang-undang perllindungan anak : nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas…

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

UU perlindungan anak & Undang Undang RI no.11 Th. 2012 tentang sistem peradil…

Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak. Kesejahteraan Anak. Pengadilan Anak. Konvensi Ilo Tentang Hak-Hak Anak. Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking). Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang perlindungan anak berdasar uu no. 23 tahun 2002

Indonesia merupakan negara yang menegakkan HAM bagi setiap warganya. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan HAM sesuai dengan UU RI No 39 Tahun 1999 pasal 1 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupa…

Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Berdasarkan…

Adanya krisis moneter yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia serta dinamika ekonomi yang cepat berubah menjadikan kebutuhan akan perangkat hukum yang dapat memberikan solusi bagi para pelaku usaha dalam hal kepailitan dan penyelesaian utang piutang sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur kriteria …

Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktik solusi, korupsi, dan nepotisme, Indonesia menentang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun y…

KUHAP dan KUHP

Edisi

Cet.19

ISBN/ISSN

978-623-391-011-8

Deskripsi Fisik

x, 410 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 TIM k

KUHP & KUHAP

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-602-893-613-2

Deskripsi Fisik

432 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.598 TIM k

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum A…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 464 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 TIM k

Handbook 2 Kitab Undang-Undang Pidana terbaru : KUHP terbaru 2023 (Kitab Unda…

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat). Konsekuensinya, terdapat ketentuan hukum yang mengikat seluruh warga negara, termasuk penguasa, tanpa pandang bulu. Hal ini dimaksudkan untuk memanifestasikan fun…