Ditapis dengan
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …
Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-224-1
- Deskripsi Fisik
- 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 AGU m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…
sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-025-762-7
- Deskripsi Fisik
- 173 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAN p
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8545-93-8
- Deskripsi Fisik
- 194 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAR s
(Tesis) Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Perkara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh DIRA OKTRIA ALMEGA 14.12.26.019 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi pemerintahan menjadi tuntutan masyarakat. Pelayanan dokum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,103 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Dir i 00058
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-412-193-2
- Deskripsi Fisik
- xii,254hlm,;ilus
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 TIM s
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Peningkatan Integritas Birokrasi
Indisipliner. Satu kata yang menjadi musuh kehidupan perkantoran. Sebab masih banyak masalah kedisiplinan pegawai yang belum terselesaikan. Sebab ketidakdisiplinan adalah bagian dari korupsi. Masalah korupsi tidak di ragukan lagi sudah menjadi penyakit yang mewabah kemana-mana. Meskipun pada umumnya masalah ketidakdisiplinan tidak di masukkan ke dalam kejahatan korupsi, buku ini mencoba memberi…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8739-11-5
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 ABD p
(Tesis) Analisis Koordonasi Tugas Dan Fungsi Antara Sekretariat Daerah Dan Se…
ANALISIS KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ANTARA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh SRI HARTATI Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sekretariat daerah provinsi mempunyai tugas membantu…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,103 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Sri a 00073
(Tesis) Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Ta…
IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH (Studi Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran) Oleh : Agus Laila Yusmanita Pemakaian air tanah merupakan alternative terakhir setelah air permukaan karena proses terjadinya air tanah memerlukan proses waktu cukup lama. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan e…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Agu i 00061
(Tesis) Implementasi Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu …
IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh : Hasan Basri Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk uji tipe dan uji berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,96 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 HAS i 00081
(Tesis) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelo…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM PELAKSANAAN TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (Studi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung) Oleh : MULYANI Guna mewujudkan tertib administrasi terhadap barang milik Negara/daerah pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni Peraturan Pemerintah…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,105 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mul i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah