Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Aga…
ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG (Studi Putusan Nomor: 1210/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Oleh : RITA YUNIDA 14.12.27.143 Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambat…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,91 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Rit
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…
otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 193 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TIM d
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…
kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 165 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TIM m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…
indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-242-5
- Deskripsi Fisik
- 758 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 SAM h
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …
Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-224-1
- Deskripsi Fisik
- 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 AGU m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…
sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-025-762-7
- Deskripsi Fisik
- 173 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAN p
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8545-93-8
- Deskripsi Fisik
- 194 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAR s
(Tesis) Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Perkara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh DIRA OKTRIA ALMEGA 14.12.26.019 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi pemerintahan menjadi tuntutan masyarakat. Pelayanan dokum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,103 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Dir i 00058
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-412-193-2
- Deskripsi Fisik
- xii,254hlm,;ilus
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 TIM s
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Peningkatan Integritas Birokrasi
Indisipliner. Satu kata yang menjadi musuh kehidupan perkantoran. Sebab masih banyak masalah kedisiplinan pegawai yang belum terselesaikan. Sebab ketidakdisiplinan adalah bagian dari korupsi. Masalah korupsi tidak di ragukan lagi sudah menjadi penyakit yang mewabah kemana-mana. Meskipun pada umumnya masalah ketidakdisiplinan tidak di masukkan ke dalam kejahatan korupsi, buku ini mencoba memberi…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8739-11-5
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 ABD p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah