Ditapis dengan
Hukum tindak pidana khusus
Hukumpidaa khusus adalah bagian dari hukum pidanan yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP. Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi huk…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-280-8
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm.il.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 HAS h
Hukum Surat Berharga
DR. Tami Rusli, S.H., M.Hum., Lahir do Metro, 3 September 1963 telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK,SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan Tinggi Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga SUrabaya dan Strata 3 (S3) diselesailkan di Program D…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii+252 hal : 15.5 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 TAM h
Hukum Pidana Perbankan
Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,di dalam pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank,mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta caradan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan,pasal 1angka 2 berbunyi: “bank adalah badan usaha yang menghimpun da…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-440-8
- Deskripsi Fisik
- 118 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.08 CHA h
Hukum Bisnis Dalam Implikasi Praktik Manajemen
Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisn…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-676-5
- Deskripsi Fisik
- viii + 176 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.07 ARI h
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Buku ini ditulis untuk mengupas mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif dengan fokus mengenai: negara hukum; sifat hakikat hukum ketenagakerjaan; unsur-unsur hukum ketenagakerjaan; hukum perjanjian kerja; politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia; penegakan hukum ketenagakerjaan; Hukum hubungan industrial; hukum pengupahan; hak kesehatan ketenagakerjaan; dan kementerian…
- Edisi
- Cet.2
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-446-6
- Deskripsi Fisik
- xiv + 268 hlm.; 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.0101 MUH h
Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha
Secara Filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Buku ini adalah bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Nega…
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6024-98-0
- Deskripsi Fisik
- viii + 142 hlm.; 15,5 x 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 SYA h
Hukum bisnis
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum., lahir di Metro, 3 September 1963, telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan tinggi hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata 2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan Strata 3 (S3) diselesaikan d…
- Edisi
- cet.1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x + 260 hlm.; 15,5 x 23 cm
- Judul Seri
- H
- No. Panggil
- 346.07 TAM h
Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2019)
Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…
- Edisi
- Cet. 7 ; Cet. 9
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-337-1
- Deskripsi Fisik
- v, 159 hlm ; 20.5 cm.
- Judul Seri
- Dilengkapi dengan UU RI No.9 Th.2002 tentang Perubahan Pertama Atas UU RI No. 5 Th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU RI. No. 5 Th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara
- No. Panggil
- 342.03 TIM a
Memahami Hukum Konstitusi Indonesia
Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam se…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-304-2
- Deskripsi Fisik
- ix, 160 hlm.il.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 FIR m
Hukum Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan" Maksudnya menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Buku ini membahas dengan lugas dan cerdas mengenai: arti lembaga pembiayaan, modal ventura, sewa guna usaha, anjak piu…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 5
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-050-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 232 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 381.34 SUN h c
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah