Ditapis dengan
(Tesis) Implementasi Asset Resing Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Ker…
IMPLEMENTASI ASSET RESING OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: 510K/PID.SUS/2014) Oleh DWI NANDA SAPUTRA 14.12.27.050 Dalam memberantas korupsi semestinya sudah dipikirkan selain menangkap koruptor juga menyelamatkan atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana korupsi atau menggunakan istilah follow the asset tidak sekedar f…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,160 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Dwi i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.TJK) Oleh : DONNY HARDIANSYAH PULUNGAN 14.12.27.048 Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, dimana seorang yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,131 Hal,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Don a
(Tesis) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala T…
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHSVERVOLGING) (Studi Perkara Nomor: 1046/Pid/2014/PT.TK) Oleh M. ADHE DAMARA KP Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, kar…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,110 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Adh d 00004
(Tesis) Analisis Putusan Nomor:34/PID.SUSTPK/2014/PN.TJK Tentang Tindak Pidan…
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,112 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Reza a 00028
(Tesis) Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Praperadilan Tentang Kewenangan …
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM PADA LEMBAGA PRAPERADILAN (Studi Perkara Nomor : 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu) Oleh YULI ARTHA PUJAYOTAMA 14.12.26.072 Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti ker…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,95Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Yul a
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi PengadaanMobil Dina…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Perkara Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.TK) Abstrak Oleh ICEN AMSTERLY NPM : 12.12.23.032 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat rumit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemberantas korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,121 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ice a
(Tesis) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Uang Pengganti Sebagai …
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,97 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Riz a
(Tesis) Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentan…
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi,112 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ram a 00023
(Tesis) Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor 724/Pid.SUS/2015/PN.Tjk) Oleh FIRANDA ADY SAPUTRA 14.12.26.023 Perkawinan merupakan upaya untuk menciptakan yang dua menjadi satu. Tetapi proses penyatuan tidak akan pernah terlepas dari struktur yang melingkupi perkawinan tersebut. Dalam kelanjutan persoalan berikutnya, struktur itulah yang memberik…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,95 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Fir a 00016
(Tesis) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Penye…
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.C/2015/PN.Sdn) ABSTRAK Oleh : SUJOKO NPM. 14.12.26.079 Keceramatan dan kematangan dari lembaga pengadilan dalam memeriksa tindak pidana harus melaksanakan ketentuan peraturan perundnag-undangan maupun yuriprudensi yang mengaturnya, seperti Peraturan Mahkamah Agun…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,88 hal,21.5x297 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Suj i 00017
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah