ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns) Abstrak Oleh : SRI PURWANI 14.12.27.160 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana pada saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga ol…
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Perkara No. 1259/Pid.Sus/2015/PN.Tjk) Oleh Bella Mutia Miandari 14.12.27.035 Maraknya beredar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat tentunya sangat memperihatinkan. Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak menggunakan Izin dari Badan POM RI atau dari Kementerian K…
IMPLEMENTASI ASSET RESING OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: 510K/PID.SUS/2014) Oleh DWI NANDA SAPUTRA 14.12.27.050 Dalam memberantas korupsi semestinya sudah dipikirkan selain menangkap koruptor juga menyelamatkan atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana korupsi atau menggunakan istilah follow the asset tidak sekedar f…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.TJK) Oleh : DONNY HARDIANSYAH PULUNGAN 14.12.27.048 Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, dimana seorang yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe…
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHSVERVOLGING) (Studi Perkara Nomor: 1046/Pid/2014/PT.TK) Oleh M. ADHE DAMARA KP Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, kar…
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM PADA LEMBAGA PRAPERADILAN (Studi Perkara Nomor : 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu) Oleh YULI ARTHA PUJAYOTAMA 14.12.26.072 Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti ker…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Perkara Nomor: 25/Pid.Tipikor/2013/PN.TK) Abstrak Oleh ICEN AMSTERLY NPM : 12.12.23.032 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat rumit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemberantas korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…