Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari UU RI No.10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak k…

Pengantar Hukum Indonesia

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat,bukan masyarakat untuk hukum,karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya.apabila hukum tidak berubah maka hukum akan tertinggal oleh dinamika masyarakat (het recht hinkt achter de feiten aan). Dilain sisi hukum juga harus mampu menggerakkan dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil supaya hidupnya menjadi aman,damai…

Viktimologi

Korban kejahatan awalnya merupakan orang yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana dan bahkan mengalami viktimisasi sekunder. Seiring dengan adanya tuntutan agar sistem peradilan pidana lebih memerhatikan kepentingan dan hak-hak korban yang ditandai dengan gerakan hak-hak korban, kedudukan korban mulai mendapatkan tempat. Puncaknya, terjadi pergeseran di dalam mengonseptualisasikan kejahata…

Pengembangan desa wisata

Desa wisata merupakan desa yang dijadikan sasaran wisata di suatu daerah. Alasan penetapan desa wisata salah satunya adalah karena desa tersebut memiliki keunikan yang tidak dimiliki desa lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilita…

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan

Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…

Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif

Usaha pengembalian aset negara yang dicuri dalam tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan fenomena yang problematis bahkan dramatis. Karenanya hampir tidak ada pelaku yang mengakui dan menyerahkan secara sukarela aset hasil korupsi. Sebaliknya para pelaku umumnya memiliki akses yang luar biasa dan sulit terjangkau hukum dalam menyembunnyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Masalah penegak…

Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notasris

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-6232-53-8

Deskripsi Fisik

viii, 94 hlm.il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.2 HAB i

Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya

Dalam buku ini Gatot Supramono, salah seorang hakim pada sebuah pengadilan tinggi membahas banyak hal tentang hakcipta tersebut antara lain: 1. Tinjauan hukum tentang hak cipta; 2. kedudukan hak cipta dalam hukum benda; 3. hak cipta sebagai hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral; 4. Lisensi hak cipta 5. Hubungan hak cipta dengan perusahaan 6. Tindak pidana di bidang hak cipta. 7. peny…

Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan

Hak cipta adalah bagian dari hak milik intelektual sekarang disebut hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau intellectual property right,dalam arti luas termasuk hak milik industri (hak atas kekayaan perindustrian).dalam arti sempit hak cipta mencakup seni,dalam arti sempit hak cipta mencakup seni,dan budaya,sastra dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa UU RI No 6 tahun 1982,lemba…

Pokok - Pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( HKI / HakI )

Hak Kekayaan Intelektual bisa menjadi alat yang berkekuatan untuk pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, dengan Undang-Undang No. 7 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization dan persetujuanTRIPs merupakan salah satu lampiran dari persetujuan ini.