Delik-delik Khusus Kejahatan jabatan & Kejahatan jabatan Tertentu Sebagai Tin…

Buku ini membahas: kejahatan jabatan, kejahatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi, ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seri delik-delik khusus karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan ja…

Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2015 tentang komisi pemberant…

Tindak pidan akorupsi telah enimbulkan kerusakan dalam berabgai sendi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya guna menumbuhkan kesadaran dan sikpa tindak masyarakat yang anti…

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR )

PP R I no 43 Thn 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Uu RI no 10 Thn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang.

Undang - undang Narkotika dan Psikotropika

1. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 3. Peraturan pemerintah RI nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 4. Peraturan pemerintah RI nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor 5. Peraturan presiden RI nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional 6. Peraturan…

Undang - Undang UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menegah) 2008 (UU RI No. 20 th 2008)

Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…

Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorism…

Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di NKRI telah menyebabkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secra luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap…

Konsep Hukum Perdata

Salah satu cabang hukum terpenting di dunia mana pun adalah cabang hukum Perdata. Karena itu, pembahasan konsep hukum perdata yang komperensif seperti yang terdapat dalam buku ini sangatlah penting, sehingga para pembaca diharapkan dapat menemukan pengertian secara konseptual dan secara menyeluruh. Buku Konsep Hukum Perdata ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui secara tuntas deng…

Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 t…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-944-087-4

Deskripsi Fisik

v, 393 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2003013 UND

Undang - Undang Penataan Ruang (UU RI No. 26 Th. 2007)

UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…