(Hukum) Hukum penyelesaian sengketa utang piutang perusahan : didalam dan dil…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6344-29-8

Deskripsi Fisik

304 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 341.5 MAN h

(E-SKRIPSI) PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERORIENTASI PADA PROSES RE…

Semua perbuatan tindakan pidana harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, dan rasa keadilan dimasyarakat dapat tercapat dengan baik. Indonesia merupakan negara hukum dimna terjadi tindak kejahatan atau pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesali segala perbuatann…

(E-SKRIPSI) Sistem Pengamanan Kendaraan Sepeda Motor Menggunakan Pelacakan GP…

Kendaraan Sepeda Motor saat ini merupakan salah satu objek sangat rawan untuk di curi..Antisipasi dari tindak pencurian tidak cukup hanya dengan memasang kunci pengaman, tetapi juga perlu melengkapi kendaraan dengan sistem pemantau dan pengendali. Kendaraan seperti sepeda motor pada umumnya belum dilengkapi dengan GPS (Global Positioning System), Penggunaan sistem tertanam dapat menjadi pil…

(E-SKRIPSI) LEGALITAS DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL DA…

Dalam era informasi (information age), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) yang menciptakan perangk…

(E-SKRIPSI) IMPLEMENTASI BANCASSURANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAH…

Fenomena yang terjadi sekarang bank telah merubah fungsinya tidak hanya menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat akan tetapi bank mencoba menerapkan konsep Bancassurance yakni produk asuransi yang dikembangkan dan didistribusikan melalui jaringan bank. Bisnis ini berbentuk kerja sama antara pihak bank dan pihak asuransi. Bancassurance sendiri merupakan terobosan bagi perusahaa…

(E-SKRIPSI) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELAL…

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.…

(E-SKRIPSI) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/201…

Makna kata “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian menjadi bergeser. Dengan merujuk ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kemudian diberi ruang untuk diterapkan didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ko…

(E-SKRIPSI) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM FIRMA SEBAGAI BADAN USAHA YANG …

Latar belakang, Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan Firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait Permasalahan yang diangkat dari permasalahan ini adalah, 1) Bagaimana kedudukan hukum Firma Sebagai Bada…

(E-SKRIPSI) TUGAS DAN FUNGSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALA…

Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan oleh aparatur Negara adalah pengawasan intern pemerintah dalam penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance). Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tujuan Pemerintah memberikan anggaran untuk kepala…

(E-SKRIPSI) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEN…

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma dan moral. Suatu tindak pidana perkosaan berarti telah merampas nilai-nilai kemanusiaan karena perkosaan berarti tidak mengakui bahwa manusia memiliki hakat dan martabat. Kejahatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak tentunya menjadi permasalahan yang rumit dan memerlukan penanganan yang serius. Adapun perm…