Hukum Ketenagakerjaan : Masalah dan Penyelesaiannya

Edisi

Edisi Revisi Kedua

ISBN/ISSN

979-25-5390-8

Deskripsi Fisik

219 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.0101 SIR h

Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Buku ini membahas Hukum Lingkungan dalam masalah persepsi yang baru tentang cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Beranjak dari rumit dan kompleksnya persoalan lingkungan karena keterkaitannya dengan faktor-faktor lain, karya tulis ini tidak sema…

Pengantar Penelitian Hukum

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-8034-48-1

Deskripsi Fisik

viii, 277 hlm.: 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 SOE p

Teori Hukum

Ahli hukum yang menguasai teori hukum akan lebih siap dibandingkan dengan ahli hukum yang tidak menguasai teori hukum. Bahkan seorang ahli hukum yang tidak menguasai teori hukum dalam beberapa hal tertentu tidak dapat dipercaya sebagai seorang ahli hukum, kalimat tersebut diungkapkan oleh McLeod di dalam bukunya yang berjudul Legal Theory.

Hukum perjanjian kerjasama operasi (KSO) (joint operation/J.O)

Perjanjian kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk bekerja sama dalam suatu proyek, baik dengan membuat badan hukum baru (JO administratif) atau tidak dengan membuat badan hukum baru (JO nonpemerintah administratif). Buku ini membahas Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (J0) sebagai salah satu bentuk perjanjian yang lahir di ma…

Hukum perjanjian dan pertanahan perjanjian build, operate and transfer (BOT) …

Bangun-guna-serah (Bahasa Inggris: Build–operate–transfer atau biasa disingkat menjadi BOT) adalah sebuah bentuk metode penyelesaian proyek, biasanya untuk proyek infrastruktur berskala besar, di mana entitas swasta mendapat konsesi dari sektor publik (atau terkadang sektor swasta) untuk mendanai, merancang, membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur yang dinyatakan di dalam kont…

Aspek hukum penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia

Dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, maka sudah tentu badan administrasi publik dan aparatur pemerintahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan. Sebaliknya, para praktisi dan akademisi di bidang hukum juga dapat memiliki kemampuan dan k…

Keputusan administrasi negara

Mengambil keputusan bagi pejabat administrasi negara merupakan permulaan dari semua macam aktivitas yang dilakukan secara sadar, terarah dan berlangsung dalam suatu sistem organisasi administrasi negara. Keputusan pejabat administrasi negara sesungguhnya merupakan produk kebijaksanaan yang hakekatnya merupakan perbuatan administrasi negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijaksanaan …

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarkat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarkat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi…

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…