Era baru kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yakni perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy). Dengan menggunakan dua komponen utama tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijaka…

Pengembalian Aset : Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…

(PASCA) Hukum Keuangan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-759-418-1

Deskripsi Fisik

ix; 152 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 343.03 RIA h c.1

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…

Pengelolaan Keuangan Negara : di Era Otonomi Daerah

Timbulnya masalah kebocoran, korupsi, penyalahgunaan wewenang di bidang keuangan negara, yang disebut-sebut sebagai dampak lemahnya administrasi dan pengawasan dalam perspektif peraturan perundang-undangan tidak selamanya dapat diterima. Justru faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap mental, agama budaya serta lemahnya etika masyarakat dan pejabat yang tidak amanah dalam mengemban tug…

Administrasi Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, teori, dan Fenomena di Era …

Dalam praktik organisasi modern saat ini, salah satu indikator pencapain kenierja di ukur berdasarkan kemampuannya dalam mengelola keuangan organisasi. Artinya, penggunaan kuangan organisasi di lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip, norma-norma, prosedur-prosedur dan ketentuan yang berlaku, kemudian antara hasil yang di capai dengan nilai uang yang di belanjakan untuk mencapai hasil itu, terdap…

Hukum Money Laundering : Pencucian Uang dalam dimensi kepatuhan

tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara tidak sah agar tidak diketahui jejaknya.

Jurnal DINAMIKA HUKUM-Volume 18 No.2 mei 2018

*National Law Development As Implementation Of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands-Achmad Irwan Hamzani,M Mukhidin,PP.131-138 *Base Transcedental Value On Judge’s Decision (Study Of Basic Perspective Of Pancasila State)-Nurul Huda,Khudzaifah Dimyati,PP.139-148 *Judge’s Decision On Work Termination Dispute In Indonesia After Constitutional Court Decision Number 37/Puu-Ix/2011-Ne…

Jurnal HUKUM IUS QUIS IUSTUM-Volume 24 No.3, Juli 2017

*Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia-Idul Rishan dan Abel Putra Hamonanga,pp 351-368 *Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat-Jawahir Thontowi,pp 369-392 *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam-Lenn…

(PASCA) Keuangan Negara dan Analis Kebijakan Utang Luar Negeri

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

979-421-955-x

Deskripsi Fisik

xvi; 228 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 343.03 YUS k c.1