Undang-Undang ITE informasi dan transaksi elektronik : berdasar UU no 1 tahun…

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE)) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serrta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakuk…

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Ac…

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak

Edisi

Cetakan Pertama : Mei

ISBN/ISSN

978-623-7210-01-6

Deskripsi Fisik

III, 192 Halaman ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.032598 UND k

Hukum kedokteran kehakiman

Menurut hukum pidana Indonesia, setiap dokter yang bertindak sebagai ahli, atas permintaan penyidik harus diperiksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Menurut Pasal 216 KUHP, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dijatuhkan, jika dokter menolak pemeriksaan forensik atas permintaan penyidik. Karena itu, dari segi hukum, salah satu aspek terpenting ada…

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 23 th 2002 tentang perlindungan anak telah berjalan dengan amanat undang-undang dasar negara Rl th 1945 terkait jaminan hak asasi manusiayaitu anak sebagai manusia memiliki hak sama untuk tumbuh dan berkembang walaupun instrumen hukum telah dimiliki dalam perjalanannya uu no 23 th 2002. Tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karna mas…

Undang-undang perllindungan anak : nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas…

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014

UU perlindungan anak & Undang Undang RI no.11 Th. 2012 tentang sistem peradil…

Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak. Kesejahteraan Anak. Pengadilan Anak. Konvensi Ilo Tentang Hak-Hak Anak. Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking). Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang perlindungan anak berdasar uu no. 23 tahun 2002

Indonesia merupakan negara yang menegakkan HAM bagi setiap warganya. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan HAM sesuai dengan UU RI No 39 Tahun 1999 pasal 1 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupa…