Buku ajar hukum transportasi dan hukum lalu lintas ini telah disusun secara sistematis dan disajikan secara praktis. Adapun topik yang telah disajikan dalam penulisan buku ini meliputi; pendahuluan, transportasi umum, pengangkutan dalam perspektif hukum ekonomi, pengangkutan transportasi laut, pengangkutan transportasi udara, lalu lintas, tentang jalan, pidana lalu lintas dan angkutan jalan, ga…
Dilengkapi dengan : - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - PP RI No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik - PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - PP RI No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing - PP RI No. 50 Tahun 2005 tentang Pen…
Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan an…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan kapa…
Dalam buku ini telah kami rangkum UU No 31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No. 12 tentang Pemilu yang dilengkapi dengan Kepres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU dan PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, dan PP No. 5 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol, serta perubahannya, PP No. 12 tahun 1999, dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2002 tentang p…
- Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi…
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak