ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.TJK) Oleh : DONNY HARDIANSYAH PULUNGAN 14.12.27.048 Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, dimana seorang yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe…
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHSVERVOLGING) (Studi Perkara Nomor: 1046/Pid/2014/PT.TK) Oleh M. ADHE DAMARA KP Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, kar…
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…
Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadihukum yang ejlas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis, yakni investa…
Obligasi (bond) adalah surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (principal atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah, janji di dalam oblogasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh karna itu dalam obligsi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberikan bunga yang bentukknya obliga…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM PADA LEMBAGA PRAPERADILAN (Studi Perkara Nomor : 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu) Oleh YULI ARTHA PUJAYOTAMA 14.12.26.072 Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti ker…
Sampai sekarang buku - buku hukum uang masih minim sekali dalam kepustakaan di negara kita sedangkan masyarakat membutuhkan informasi dan kepastian hukum apabila terjadi sengketa yang menyangkut uang. Dengan hukum uang, akan mengetahui bahwa uang sebagai alat tukar yang sah dilindungin eloh hukum. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan dan membuat uang. Peraturan hukumnya masih terseba…
Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media masa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek korupsi. Peraturan perundang-undang yang mer…
Pada masa dewasa ini pertumbuhan dalam bidang ekonomi sangatlah pesat, sehingga munculah internet sebagai jawaban atas kenutuhan manusia guna mempermudah berbagai transaksi ekonomi. Akan tetapi kemudahan digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan atas tindakannya tersebut. Hal inilah yang memicu pemerintah untuk segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008…
Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus melalui pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pid…