(ADMINISTRASI BISNIS - ADMINISTRASI PUBLIK) Pengantar Ilmu Administrasi

Ilmu administrasi merupakan bagian penting manajemen dan ilmu ekonomi. Operasi badan usaha/bisnis akan lancar jika ditunjang ilmu administrasi yang baik. kesuksesan perusahaan, kampus, sekolah, bahkan rumah tangga tidak lepas dari ilmu administrasi. Bagaimana cara mengelola administrasi yang baik? Buku “pengantar ilmu administrasi” ini akan membimbing anda mempelajari ilmu administrasi se…

(ADMINISTRASI PUBLIK - ADMINISTRASI BISNIS - MANAJEMEN) Pengambilan Keputusan…

Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan satu alternatif pilihan atas beragam laternatif pilihan. Seluruh masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan, hanya dapat diselesaikan bila kita melakukan tugas pengambilan keputusan dengan baik, berkualitas dan efektif. Pengambilan keputusan merupakan bagian tidak terpisahkandari disiplin manajemen, perilaku …

(ADMINISTRASI PUBLIK) Kebijakan Publik

Banyak definis yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definis lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyara…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa …

Buku yang ditulis oleh Tumpal P. Saragi ini, yang sebentar lagi akan Anda baca, memberikan gambaran yang bagus dan jelas tentang bagaimana masyarakat desa diorganisir di bawah kekuasaan orde baru, serta perubahan yang sedang dialami oleh masyarakat saat ini. Warisan orba sangat mendalam serta luas. Mungkin hal yang paling menonjol pada jaman orde baru adalah kehadiran negara di segala bidang ke…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…

otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…

kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa

kepala desa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan desa yang dipimpinnya. kualitas kinerja kepala desa akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan, karena kepala desa merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. untuk itu, kepala desa di tuntut untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga harapan serta citcita masyarakat desa b…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…

indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …

(PASCA-ADMINISTRASI PUBLIK) Pokok-pokok Admnistrasi Publik dan Implementasinya

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-979-1073-93-6

Deskripsi Fisik

ix; 146 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352 IBR p

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …

Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…