Peraturan Desa Lengkap (UU RI No.6 Tahun 2014)

Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 - Amandemen UU Pilkada Gubernur,Bupati,dan Walikota 2016 - Amandemen UU Pemda 2015 - Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Aparatur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU PErlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - dll

Undang - Undang Pasar Modal

Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca! Berisi : - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal - PP Nomor 12…

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Th.2008)

Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…

Hukum Kepolisian & Kemiliteran

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-UNdang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran & Undang -Undang RI …

UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…

Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan

Dalam rangka mengadakan satu hukum untuk semua golongan penduduk di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu kitab undang-undang yang sekarang juga seutuhnya dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk negara kita. Bukankah Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu yang mula-mula hanya diperuntukkan bagi golongan Eropah, sudah seluruhnya berlaku untuk semua penduduk golongan…

3 Kitab Undang-Undang hukum KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) , KUHP…

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-25-9466-9

Deskripsi Fisik

x, 848 hlm ; 19.5 cm.

Judul Seri

3 Kitab Undang-Undang hukum KUHPer-KUHP-KUHAP

No. Panggil

SR 345.598 TIM t c.

Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia : ketetapan majelis permusy…

Edisi

Ed. I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

261 Hlm., : 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02598 SEK m