Ditapis dengan
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Ruang Lingkup dan Implementasi Kekuasaan Presid…
berdasarkan pasal 10 UUD 1945 kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi mempunyai kaitan yang erta dengan tugas-tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara terutama kewenangan-kewenangan yang di atur pada pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan: presiden dalam menyatakan perang, harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. pasal 11 UUD 19…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8259-41-5
- Deskripsi Fisik
- 121 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.23 BAH r
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Lembaga Negara : dan Sengketa Kewenangan Antar …
Tujuan dari diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintah secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-97621-3-8
- Deskripsi Fisik
- 196 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.4 JIM l
(ADMINISTRASI PUBLIK - ADMINISTRASI BISNIS - MANAJEMEN) Pengambilan Keputusan…
Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan satu alternatif pilihan atas beragam laternatif pilihan. Seluruh masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan, hanya dapat diselesaikan bila kita melakukan tugas pengambilan keputusan dengan baik, berkualitas dan efektif. Pengambilan keputusan merupakan bagian tidak terpisahkandari disiplin manajemen, perilaku …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-8433-15-X
- Deskripsi Fisik
- 230 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.3 RIZ p
(ADMINISTRASI PUBLIK) Kebijakan Publik
Banyak definis yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definis lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyara…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-602-8555-63-0
- Deskripsi Fisik
- xvi,266 hlm,;21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.3 SAI k
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa …
Buku yang ditulis oleh Tumpal P. Saragi ini, yang sebentar lagi akan Anda baca, memberikan gambaran yang bagus dan jelas tentang bagaimana masyarakat desa diorganisir di bawah kekuasaan orde baru, serta perubahan yang sedang dialami oleh masyarakat saat ini. Warisan orba sangat mendalam serta luas. Mungkin hal yang paling menonjol pada jaman orde baru adalah kehadiran negara di segala bidang ke…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-97244-6-5
- Deskripsi Fisik
- 367 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TUM m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Desain Otonomi Daerah Dalam Tinjaua…
otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 193 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TIM d
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…
kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 165 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TIM m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…
indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-242-5
- Deskripsi Fisik
- 758 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 SAM h
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …
Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-224-1
- Deskripsi Fisik
- 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 AGU m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…
sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-025-762-7
- Deskripsi Fisik
- 173 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAN p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah