HAM Tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum (Kompilasi Ins…

Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…

Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

95 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 HAD u

Pedoman lengkap mengurus perizinan tanah dan rumah

Dalam kepemilikan tanah atau rumah itu, tidak semata-mata hanya angin lalu tanpa hitam di atas putih. Bahkan, ada syarat ketentuan yang digunakan dalam perizinan tanah atau rumah tersebut. Terlebih kita tahu bahwa dalam perizinan tersebut hak-hak penguasaan atas tanah, pembatasan kepemilikan tanah pertanian yang ada di Indonesia, tata cara pemerolehan hak atas tanah, dan terkait legalitas serti…

Meminimalisasi Disparitas

Dalam setiap sistem peradilan, keadilan merupakan pondasi yang tak tergantikan. Namun, di batik prinsip ini, terdapat kompleksıtas yang menggiring pada pertanyaan yang tak terelakkan: apakah keadilan benar-benar terwujud ketika putusan hakim bervariasi secara signifikan dalam kasus yang seharusnya serupa? Hadirnya buku ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat fenomena …

Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

9789797692131

Deskripsi Fisik

xxxiv, 372 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 MAJ d

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 Sampai dengan Ama…

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

9793925191

Deskripsi Fisik

xxvi, 302 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 323.4 MAJ h

Undang - Undang Kementrian Negara (UU RI No.39 Th.2008)

UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementrian negara. Di samping itu, juga diatur persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian y…

Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah : Prinsip - Prinsip Hukum Perencanaan Pe…

Buku ini membahas pentingnya perencanaan tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlindungan hukum hak-hak masyarakat dalam rencana tata ruang dan tata guna tanah.

Hukum Atas Kekayaan Intelektual

Istilah HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). HAKI sudah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan lembaga hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Buku Huku…

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dilengkapi dengan: - UU RI No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia HAM - UU RI No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM - UU RI No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 56 tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pel…