Buku ini ditulis karena semakin maraknya kekayaan intelektual bangsa dan anak bangsa yang dirampas oleh negara lain, yang membuat kita cukup prihatin. Ancaman terhadap karya atau kekayaan intelektual selain datang dari negara lain juga datang dari dalam negara sendiri, yaitu dalam bentuk pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengejar keuntungan diri pribadi, tidak men…
Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…
Dalam kepemilikan tanah atau rumah itu, tidak semata-mata hanya angin lalu tanpa hitam di atas putih. Bahkan, ada syarat ketentuan yang digunakan dalam perizinan tanah atau rumah tersebut. Terlebih kita tahu bahwa dalam perizinan tersebut hak-hak penguasaan atas tanah, pembatasan kepemilikan tanah pertanian yang ada di Indonesia, tata cara pemerolehan hak atas tanah, dan terkait legalitas serti…
Dalam setiap sistem peradilan, keadilan merupakan pondasi yang tak tergantikan. Namun, di batik prinsip ini, terdapat kompleksıtas yang menggiring pada pertanyaan yang tak terelakkan: apakah keadilan benar-benar terwujud ketika putusan hakim bervariasi secara signifikan dalam kasus yang seharusnya serupa? Hadirnya buku ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat fenomena …
UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementrian negara. Di samping itu, juga diatur persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian y…
Buku ini membahas pentingnya perencanaan tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlindungan hukum hak-hak masyarakat dalam rencana tata ruang dan tata guna tanah.