Adapun hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundangan di bidang tertentu yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundangan khusus diluar KUHP maupun bukan pidana yang memiliki sanksi pidana. Melalui buku ini mahasiswa mampu mengidentifikasi serta memahami seluk beluk kekhususan, serta dasar hukum setiap peraturan per…
Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap diantaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada …
Disebut Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ada tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Money Laundering dan yang lain, dan tindak pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penulis tidak membahas di dalam buku ini. Dengan judul sebagaimana dikemukakan diata…
Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…
Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…
Buku ini berbocara mengenai budaya hukum penegak hukum khsususnya BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Terdiri dari beberapa bab, pembahasan naskah dibuka dengan pembahasan ihwal BNN di Indonesia dan konstruksi sosial BNN. Kemudian berlanjut kepada pembahasan tentang konstruksi, penegak hukum BNN, budaya hukum, dan hukum progresif. Berikutnya disajikan pembahasan terkait implementas…
Dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam Undang undang, ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan orang demi terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat, dari perbuatan yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, ketersinggungan, tercemar atau terhina, yang melahirkan perasaan tidak senang, keben…
Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…
Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…